Komisi empat DPR RI meminta pemerintah mencari solusi atas rencana pengaturan batas kadar nikotin dan tar dalam aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. DPR menilai kebijakan itu perlu mempertimbangkan keberlangsungan petani tembakau dan industri hasil tembakau nasional. Para petani menyampaikan kekhawatiran rancangan ketentuan mengenai batas kadar nikotin dan tar akan berdampak luas terhadap sektor pertembakauan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan aspek ekonomi disamping kesehatan. Menurutnya, aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024 tidak hanya mengatur produk hasil tembakau, tetapi juga berpotensi memengaruhi seluruh rantai pasok melalui ketentuan penyeragaman bentuk dan warna kemasan, pembatasan kadar nikotin dan tar, serta larangan bahan tambahan. ( tbu )