Kementerian ESDM membeberkan peraturan presiden soal Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau NEPIO tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Penyusunan beleid itu telah rampung dan telah diparaf oleh kementerian/lembaga terkait. Beleid itu akan memuat lini masa pengembangan PLTN. Usai diteken oleh Prabowo, perpres tersebut diharapkan dapat melegalkan izin tapak PLTN dalam kurun enam bulan. Kemudian, satu tahun setelah izin tapak keluar maka perizinan konstruksi PLTN harus sudah ditetapkan. Meski demikian, belum dapat dipastikan negara mana saja yang berminat menggarap PLTN di Indonesia. ( tbu )