Pemerintah Aceh resmi menyurati dua lembaga PBB, yakni United Nations Development Programme UNDP dan UNICEF, untuk ikut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Tanah Rencong. Kedua lembaga itu dinilai memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana di Aceh, termasuk saat pemulihan pascatsunami 2004 silam. Menanggapi langkah Pemerintah Provinsi Aceh tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah mendengar informasi terkait pengiriman surat kepada UNDP dan UNICEF. Namun Tito menyebut belum membaca secara langsung isi surat tersebut. Sehingga Tito pun belum memberikan tanggapan lebih jauh ketika ditanya apakah pemerintah pusat memperbolehkan Aceh melibatkan lembaga internasional dalam penanganan bencana. Ia menegaskan perlu mempelajari lebih lanjut bentuk bantuan apa yang diminta oleh Pemprov Aceh. ( tbu )