Skema pencairan dana pensiun hingga pajak progresif yang diterapkan pada uang pensiun dan pesangon digugat sejumlah karyawan swasta ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu diajukan dalam dua permohonan berbeda yang disidangkan MK pada pekan ini. Pertama, Rosul Siregar dan Maksum Harahap karyawan swasta yang menggugat penerapan pajak progresif pada pesangon dan uang pensiun. Para pemohon menilai pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang keliru memandang pesangon sebagai tambahan kemampuan ekonomis. Menurut mereka, pesangon merupakan tabungan dari potongan gaji dan bentuk penghargaan atas pengabdian karyawan. Dalam permohonan yang lain, sejumlah pemohon yang juga karyawan swasta dan pensiunan karyawan swasta menggugat skema dana pensiun yang tak dibayar sekaligus. Aturan saat ini menimbulkan kerugian bagi pekerja karena membatasi hak peserta dana pensiun swasta untuk menerima manfaat pensiun secara sekaligus. ( tbu )