Kementerian Sekretariat Negara menyatakan wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masih dalam tahap kajian. Pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa memperhitungkan secara matang konsekuensi fiskal maupun teknis dari rencana tersebut. Datanya juga harus diverifikasi, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan. Rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS selama ini banyak disuarakan oleh masyarakat lantaran dianggap dapat meringankan beban peserta yang kesulitan membayar, terutama pasca-pandemi dan perlambatan ekonomi. Namun, hingga kini pemerintah belum memberikan kepastian kapan kebijakan tersebut akan diputuskan. ( tbu )