Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan alasannya membongkar dugaan kasus transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Menurutnya, langkah itu bermula dari pertemuannya dengan Presiden Jokowi pada bulan Februari kemarin, dan saat itu Presiden mempertanyakan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air, lantaran indeks persepsi korupsi di Indonesia turun serta di pengaruhi oleh sentimen negatif terhadap bidang pelayanan publik, terutama akibat korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian masalah facilitating payment pelayanan publik di berbagai tempat, dimana orang harus bayar suap untuk naik pangkat dan lainnya.  ( ben )