Presiden Jokowi tidak berkeinginan mengandalkan Visa dan Mastercard, sebagai kartu kredit untuk sarana belanja pemerintah pusat dan daerah. Menurut Presiden, belajar dari kasus sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia baru-baru ini, penggunaan kartu kredit Visa dan Mastercard sebagai sarana belanja pemerintah menjadi lebih beresiko. Untuk itu, Presiden berharap Indonesia bisa mandiri dari sisi sistem pembayaran, dengan menggunakan platform milik sendiri yang penggunaannya dimulai dari jajaran Kementerian dan Lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, serta kota. Sebelumnya, Presiden mencanangkan kartu kredit pemerintah untuk belanja kementerian dan lembaga, hingga pemerintah daerah. ( ben )