Presiden Prabowo Subianto mengungkap potensi kebocoran APBN mencapai 400 triliun rupiah akibat penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prabowo menyebut belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar 1200 triliun. Dari jumlah itu, dia memperkirakan 30%nya berpotensi hangus akibat praktik mark-up dan korupsi. Dia menyebut kebocoran anggaran tidak hanya terjadi akibat korupsi, tetapi juga karena sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang belum terintegrasi. Pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga masih melakukan pengadaan secara terpisah. Sehingga barang dengan jenis dan spesifikasi sama bisa diperoleh dengan harga berbeda. Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi APBN hingga Oktober 2026 mengalami defisit 379,3 triliun atau setara 1,47% PDB. ( tbu )




