Pemerintah akan menunjuk satu lembaga untuk mengelola dana cadangan pesangon DCP. Setiap perusahaan wajib setor untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja jika terjadi PHK. Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini salah satunya mengatur pembentukan pengelola dana cadangan pesangon yang dilakukan secara terpusat oleh lembaga pemerintah. Kemnaker mengatakan perusahaan wajib memperhitungkan pesangon sejak awal hubungan kerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Lembaga pengelola dana cadangan pesangon ditargetkan sudah mulai bekerja pada 2028. Dengan begini diharapkan tidak ada lagi korban PHK yang tidak dapat pesangon. Konsep pengelola dana cadangan pesangon diklaim memiliki mekanisme berbeda dengan dana-dana yang dikelola Dana Pensiun atau DPLK milik masing-masing perusahaan. Perusahaan memiliki waktu setahun untuk mendata jumlah pekerja dan dana pesangon sebelum harus disetorkan Oktober 2027. ( tbu )




