Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, menemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan keuangan negara dengan nilai mencapai 49,28 triliun rupiah. temuan itu terlihat di sepanjang pemeriksaan yang terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester satu Tahun 2026 oleh BPK. Ketua BPK Isma Yatun menilai hal tersebut bukan semata-mata berupa kerugian negara. BPK menjelaskan, 49,28 triliun merupakan akumulasi dari kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, serta temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan negara. Dari total permasalahan tersebut, 1,80 triliun telah dikembalikan ke kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya saat pemeriksaan berlangsung. BPK menyoroti tiga isu strategis yang memerlukan perhatian dan komitmen bersama, yaitu ketahanan energi, optimalisasi penerimaan negara, serta layanan pendidikan dan kesehatan. ( ben )