Keinginan sejumlah partai politik untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada menjadi dipilih oleh DPRD bertentangan dengan kehendak mayoritas publik. Kehendak mayoritas publik, 77,3 persen, yang tetap menghendaki pilkada dilakukan langsung oleh rakyat, terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas, Desember 2025. ( tbu )