Integrasi data nasional antara Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak, menjadi langkah untuk mempersempit shadow economy di Indonesia. Kementerian Keuangan memastikan, integrasi NIK dan NPWP akan menjadi fondasi penting untuk melacak aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat secara resmi. Pasalnya Dengan sistem tunggal ini, pemerintah dapat mempetakan lebih akurat pelaku ekonomi, terutama di sektor informal dan UMKM yang belum terdaftar. Saat ini ndonesia masih memiliki shadow economy yang cukup besar, dengan angka sekitar 23 persen dari PDB atau setara 5 ribu 100 triliun rupiah. ( ben )



