Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengungkapkan, dalam proses revisi undang-undang perlindungan konsumen dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan mengatur transaksi online. Menurut dia, Komisi VI DPR sedang membahas undang-undang perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Ada dua revisi undang-undang yakni KPPU dan perlindungan konsumen. Menurut dia, hal tersebut bertujuan agar pencegahan yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha meminta dukungan terkait dengan revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat, memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan global, dan meningkatkan daya saing nasional. Dengan revisi undang-undang tersebut, dia berharap bisa menghadirkan iklim usaha dan persaingan yang sehat sehingga makin terbuka untuk investasi masuk, menciptakan iklim usaha yang lebih efisien, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. ( ben )



