Pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan pajak minimum global atau Global Minimum Tax GMT sebesar 15% terhadap perusahaan multinasional pada September 2026. Kebijakan ini menyasar perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan konsolidasi grup lebih dari 750 juta euro per tahun atau 15,17 triliun rupiah. Penerapan GMT menjadi langkah pemerintah untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak secara proporsional atas aktivitas ekonominya di Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mencegah perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan aturan dan tarif pajak antarnegara untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Penerapan GMT juga diharapkan menciptakan persaingan usaha yang lebih seimbang antara perusahaan multinasional dan pelaku usaha domestik. ( tbu )