Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan pengesahan peraturan daerah yang mengatur larangan penggunaan dan peredaran rokok elektrik atau vape sebelum akhir November 2026. Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengatakan, rancangan perda itu saat ini sedang dibahas bersama DPRD Sumut. Dia mengklaim mungkin pihaknya pertama kalinya di Indonesia yang membuat perda larangan vape ini. Menurut Bobby, aturan itu tidak hanya menyasar pengguna vape, tetapi juga mencakup aktivitas penjualan dan peredaran rokok elektrik beserta produk yang berkaitan dengannya. Ditengah rencana penerapan larangan, Pemprov Sumut menyiapkan langkah untuk membantu pedagang vape yang berpotensi kehilangan sumber penghasilan. Pemerintah daerah berencana memfasilitasi akses KUR) melalui Bank Sumut agar para pedagang dapat beralih ke jenis usaha lain. ( tbu )