Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif mendukung perluasan kebijakan tarif 0 rupiah atau gratis untuk layanan pencatatan hak cipta bagi seluruh jenis karya. Kebijakan ini memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif untuk melindungi karya mereka tanpa harus mengeluarkan biaya pencatatan yang sebelumnya mencapai 200 ribu rupiah per permohonan. Perluasan kebijakan ini berawal dari usulan Kementerian Hukum kepada Kementerian Keuangan pada 5 Oktober 2026. Usulan itu kemudian mendapat persetujuan prinsip dari Kementerian Keuangan pada 21 Oktober 2026, yang mencakup besaran tarif, persyaratan, hingga tata cara pemberian tarif 0 rupiah. Kebijakan gratis ini mencakup berbagai jenis karya, mulai dari seni rupa, buku, fotografi, film, hingga program komputer. Perluasan tersebut diharapkan dapat mempermudah pelaku ekonomi kreatif dalam mencatatkan sekaligus melindungi karya mereka. ( tbu )