Badan Anggaran DPR RI mendorong intervensi moneter untuk mengendalikan kurs rupiah pada level 17.500 pada RAPBN 2027. Menurut Ketua Banggar, Said Abdullah, DPR sepandangan dengan Pemerintah dan BI bahwa kurs rupiah harus terkendali meskipun Indonesia masih menganut rezim devisa bebas tidak berarti intervensi pada sektor moneter diharamkan. Langkah ini menurutnya diperlukan untuk memastikan agar tekanan terhadap fiskal dan sektor riill tidak berkelanjutan, apalagi dengan besarnya perdagangan nasional yang berasal dari transaksi impor. Salah satu sumber tekanan moneter terhadap fiskal dapat melalui kenaikan suku bunga SBN. Pemicunya, berasal dari tekanan kebijakan hawkish The FED yang menaikkan FED Fund Rate menjadi 4%. ( tbu )