Pengesahan UU Pengaturan Reforma Agraria langsung menjadi sorotan tajam bagi pelaku industri properti dan pengembang. Aturan baru ini berfokus pada penataan ulang struktur penguasaan tanah guna mengatasi ketimpangan, membasmi mafia tanah, dan menyelesaikan konflik agraria. Bagi developer salah satu poin krusial adalah ketentuan batas maksimum penguasaan lahan. Aturan ini mengatur pembatasan dan pengendalian penguasaan serta pemilikan tanah demi mencegah konsentrasi lahan yang berlebihan di satu pihak. Menariknya, batasan maksimum kepemilikan lahan ini nantinya akan dihitung secara agregat hingga ke perusahaan afiliasi. Dampaknya perusahaan properti raksasa yang memiliki land bank hingga ribuan hektar seperti BSDE, CTRA, SMRA atau ASRI harus mengkalkulasi ulang portofolio mereka. ( tbu )