Selama 5 bulan setelah dilantik, agenda Komisi Percepatan Reformasi Polri KPRP belum menunjukkan perkembangan yang jelas. Padahal, isu pembenahan institusi kepolisian menjadi salah satu tuntutan penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Situasi ini menempatkan komitmen Presiden Prabowo dalam sorotan. Publik kini menunggu langkah nyata pemerintah menindaklanjuti agenda reformasi Polri yang dinilai mendesak. YLBHI mempertanyakan sikap presiden yang belum juga bertemu dengan KPRP, meski komite tersebut telah merampungkan rekomendasi sejak awal Februari 2026. Perhatian presiden terhadap reformasi Polri dinilai belum optimal lantaran masih disibukkan agenda lain, seperti kunjungan luar negeri dan kegiatan internasional. ( tbu )