Wacana menghentikan pungutan OJK dari pelaku industri jasa keuangan mulai mengemuka di DPR, memicu perdebatan soal independensi pengawas sekaligus dampaknya terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan program sektor keuangan. Usulan ini muncul lantaran selama ini sumber dana OJK berasal dari pungutan industri jasa keuangan yang justru diawasi oleh lembaga tersebut. Menurut dia, kondisi itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam pembahasannya, muncul opsi agar pendanaan OJK tidak lagi bergantung pada pungutan industri, melainkan berasal dari surplus lembaga lain di sektor keuangan seperti BI dan LPS. Selama ini, surplus BI dan LPS masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP. ( tbu )