Wajib pajak orang pribadi kini mendapat kelonggaran dalam melaporkan Surat Pemberitahuan  Tahunan atau SPT Pajak Penghasilan, PPh 2025.  Ditjen Pajak Kementerian Keuangan resmi menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan, namun hanya berlaku sementara hingga tanggal 30 April 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak tahun 2026. Dalam aturan tersebut, wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT hingga maksimal satu bulan setelah batas waktu normal 31 Maret tidak akan dikenai denda. Setelah periode itu berakhir, sanksi kembali diberlakukan seperti biasa.  Relaksasi ini diberikan seiring penerapan sistem baru Coretax dalam pelaporan pajak. Ditjen Pajak menilai masa transisi membutuhkan penyesuaian, baik dari sisi sistem maupun pemahaman wajib pajak. Tak hanya pelaporan, penghapusan sanksi juga berlaku untuk keterlambatan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 29 orang pribadi. Sepanjang pembayaran dilakukan dalam periode relaksasi, wajib pajak tidak dikenai denda maupun bunga. ( ben )