Kejaksaan Agung memastikan ada peran pejabat atau penyelenggara negara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) tahun periode 2017-2025 di Murung Raya, Kalimantan Selatan. Penyidik kejagung menilai pejabat tersebut membantu Beneficial Owner PT AKT, Samin Tan melakukan penambangan dan menjual hasil tambang ilegal. Meski nama pejabat tersebut belum di umumkan, namun Kasus ini masuk tindak pidana korupsi lantaran diduga ada kerja sama dengan penyelenggara negara. Kejaksaan mengungkap kasus ini usai mendapat laporan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan soal aktivitas tambang ilegal PT AKT yang sudah tak memiliki Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sejak tahun 2017. Namun, hingga tahun 2025, perusahaan tersebut tetap melakukan penambangan dan menjual hasil tambangnya. ( ben )