Wajib pajak orang pribadi kini mendapat kelonggaran dalam melaporkan SPT Tahunan PPh 2025. Ditjen Pajak resmi menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan, namun hanya berlaku sementara hingga 30 April 2026. Dalam aturan ittu, wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT hingga maksimal satu bulan setelah batas waktu normal 31 Maret tidak akan dikenai denda. Setelah periode itu berakhir, sanksi kembali diberlakukan seperti biasa. Relaksasi ini diberikan seiring penerapan sistem baru Coretax dalam pelaporan pajak. Ditjen Pajak menilai masa transisi membutuhkan penyesuaian, baik dari sisi sistem maupun pemahaman wajib pajak. Tak hanya pelaporan, penghapusan sanksi juga berlaku untuk keterlambatan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 29 orang pribadi. Sepanjang pembayaran dilakukan dalam periode relaksasi, wajib pajak tidak dikenai denda maupun bunga. Selain itu, kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan juga ikut mendapat kelonggaran. Jika dilunasi dalam masa relaksasi, sanksi administratif atas kekurangan tersebut akan dihapuskan. ( tbu )