Wacana pembatasan kadar maksimal tar dan nikotin pada produk tembakau dan rokok elektronik memicu beragam respons dari pelaku usaha. Mereka menilai usulan yang digulirkan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan perlu dikaji lebih komprehensif agar tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi serta dampak negatif bagi industri dan petani tembakau. Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia APVI menegaskan, pembatasan kadar tar dan nikotin tidak bisa diposisikan semata sebagai isu kesehatan. Kebijakan ini berkaitan langsung dengan keberlangsungan industri, tenaga kerja, dan kontribusi fiskal bagi negara. APVI juga menilai pengaturan teknis mengenai kadar tar dan nikotin sejatinya sudah diatur melalui SNI. ( tbu )