Kejaksaan Agung mengatakan potensi kerugian keuangan negara mencapai 10,6 triliun hingga 14,3 triliun rupiah dalam dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan CPO dan produk turunanannya palm oil mill effluent periode 2022–2024. Angka itu adalah penghitungan sementara tim penyidik. Sementara, jaksa masih menunggu perhitungan resmi. Kerugian keuangan negara muncul lantaran praktik lancung yang dilakukan untuk mengakali kebijakan pembatasan ekspor CPO. Sehingga mengurangi kewajiban pembayaran bea keluar dan pungutan sawit yang seharusnya dipenuhi kepada negara. Modus yang digunakan dalam perkara ini adalah rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO. Sehingga komoditas yang sebenarnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban. 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 3 orang dari pemerintah dan 8 orang dari swasta. ( tbu )