Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, periode tahun pelaporan 2025 baru mencapai 35,52 persen pertanggal 31 Januari 2026. Sementara batas akhir pelaporan paling lambat adalah 31 Maret 2026 melalui laman khusus LHKPN. KPK memandang kepatuhan pelaporan LHKPN menjadi wujud komitmen pribadi dan kelembagaan dalam membangun integritas sekaligus bagian dari upaya pencegahan korupsi sejak dini. KPK mengimbau kepada seluruh penyelenggara negara atau wajib lapor yang belum melaporkan LHKPN agar segera menyampaikan laporan secara benar, lengkap dan tepat waktu. ( ben )




