Pemerintah diminta hentikan PP penempatan polisi pada jabatan di luar kepolisian.

Menyusul putusan MK dalam perkara Nomor 223/2025, pemerintah diminta menghentikan rencana penerbitan peraturan pemerintah atau PP yang mengatur penempatan polisi pada jabatan di luar kepolisian. Dalam putusan itu, penempatan anggota Polri pada jabatan sipil yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas kepolisian tidak bisa didasarkan pada peraturan pemerintah. ( tbu )

Author: Andi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *