Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI kembali meminta pemerintah memperketat pengawasan perizinan usaha akomodasi, terutama di daerah wisata, seiring kian maraknya praktik akomodasi ilegal. Keberadaan penginapan tanpa izin resmi menciptakan ketidakadilan yang merugikan pelaku bisnis akomodasi resmi. ( tbu )




