Pemerintah mulai memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pada 2 Januari 2026, menggantikan KUHP warisan kolonial. Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah penguatan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan kehidupan beribadah, termasuk sanksi pidana bagi siapa pun yang mengganggu ibadah agama lain. Dalam Pasal 300, disebutkan setiap orang yang dimuka umum melakukan perbuatan bersifat permusuhan, menyatakan kebencian, atau menghasut untuk melakukan diskriminasi maupun kekerasan terhadap agama atau kepercayaan lain, dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori empat. Sanksi pidana menjadi lebih berat jika perbuatan itu disebarluaskan ke publik, termasuk melalui media digital. Selain itu, setiap orang yang menghasut agar seseorang menjadi tidak beragama atau tidak berkepercayaan dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun. ( tbu )




