Masyarakat Transportasi Indonesia meminta Kementerian Perhubungan mempertimbangkan dampak ekonomi dari kebijakan tambahan pelarangan operasional truk sumbu tiga selama periode Nataru. MTI menilai, kebijakan itu berpotensi menambah beban pelaku usaha angkutan barang terutama pemilik truk yang masih memiliki kewajiban cicilan kepada leasing. Menurutnya, larangan operasional selama total 17 hari sama artinya menghentikan sumber pendapatan pengusaha truk dan sopir. SKB Kemenhub, Polri dan Kementerian PU awalnya menetapkan pembatasan operasional truk 11 hari yaitu 19 sampai 20 Desember, 23 sampai 28 Desember, serta 2 sampai 4 Januari 2026. Namun dalam rilis terbaru Kemenhub menambah masa pelarangan jadi total 17 hari, yakni 21 sampai 22 Desember 2025 serta 29 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 di jalan tol dan non-tol. Kebijakan penambahan itu disebut-sebut berkaitan dengan kebijakan WFA bagi ASN. ( tbu )




