Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk menjalani sisa hukuman penjaranya dengan tahanan rumah pada Senin 22 desember 2025. Pengadilan menilai perintah kerajaan yang disebut-sebut mengizinkan hal tersebut tidak dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Najib yang dipenjara sejak 2022 atas kasus korupsi terkait skandal dana negara ONE-MDB, sebelumnya mendapatkan pengurangan hukuman dari 12 tahun menjadi enam tahun setelah memperoleh pengampunan parsial dari Dewan Pengampunan yang dipimpin oleh Raja Malaysia saat itu. Namun, Najib mengklaim raja juga mengeluarkan sebuah perintah tambahan yang mengubah sisa hukumannya menjadi tahanan rumah. Iapun mengajukan gugatan hukum untuk memaksa pemerintah melaksanakannya. ( tbu )




