Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan perlu dibarengi kebijakan pendukung khususnya peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pemberian insentif investasi, sehingga tidak menahan laju pertumbuhan industri pengolahan nonmigas. PP itu berpotensi mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan melalui peningkatan daya beli pekerja industri, namun efek positifnya cenderung bertahap dan tidak langsung. Di sisi lain, imbas kenaikan biaya produksi bersifat lebih cepat dan langsung dirasakan pelaku industri. Karena itu agar pertumbuhan 2026 tetap terjaga, kebijakan pengupahan harus berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas, insentif investasi, dan penguatan rantai pasok domestik. Sektor industri pengolahan nonmigas sebagai kontributor utama PDB industri dan ekspor nasional memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan struktur biaya, termasuk kebijakan pengupahan. ( tbu )




