Wacana pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN memasuki babak krusial. Bukan lagi sekadar pembangunan fisik, kini fokus telah bergeser ke persoalan efektivitas fungsi pemerintahan. Komisi dua DPR RI mengusulkan Wapres Gibran segera memulai aktivitas perkantoran di IKN pada tahun depan. Selain itu, para Wakil Menteri juga diminta ikut serta mendampingi Wapres pindah, sebagai langkah nyata untuk memastikan fungsi pemerintahan berjalan maksimal. Ketua Komisi dua DPR, Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan usulan ini dalam Raker bersama Kemendagri, Kemenpan-RB, Otorita IKN, dan BKN. Menurut Rifqi, pemindahan ASN tidak boleh sekadar memindahkan pegawai, melainkan harus menggeser fungsi pemerintahan secara menyeluruh. ( tbu )