Masyarakat Transportasi Indonesia mendorong pemerintah menjadikan layanan ojek daring sebatas untuk angkutan barang dan logistik mikro, bukan penumpang. Wakil Ketua MTI, Djoko Setijowarno mengatakan kebijakan ini akan meningkatkan keselamatan lalu lintas, menjaga efisiensi ruang jalan di perkotaan dan memberi nilai tambah ekonomi. Menurutnya, transisi kebijakan ini harus dilakukan bertahap dalam 3 sampai 5 tahun, sambil memperkuat transportasi umum massal agar masyarakat tetap memiliki pilihan mobilitas yang layak. MTI menilai motor bukan cerminan negara-negara maju. Sejumlah negara yang dulu padat motor, seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok telah berhasil menurunkan ketergantungan setelah membangun sistem kereta dan bus massal. Hasilnya bukan hanya mobilitas lancar, tetapi juga kota yang lebih manusiawi, udara lebih bersih, dan produktivitas meningkat. ( tbu )