Pembebasan bersyarat mantan Ketua DPR Setya Novanto digugat oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia atau ARUKKI dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia LP3HI ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta. Mereka yang digugat adalah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan RI. Sidang perdana dijadwalkan Rabu 29 oktober 2025 ini. Kuasa hukum ARUKKI dan LP3HI, Boyamin Saiman, mengatakan alasan diajukannya gugatan ini adalah masyarakat merasa kecewa atas keputusan bebas bersyarat untuk Setya Novanto. Boyamin menilai, pembebasan bersyarat tidak bisa diberikan kepada narapidana yang masih terlibat dalam perkara lain, yakni Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Setnov masih tersangkut perkara TPPU di Bareskrim. ( tbu )



