Kementerian Pariwisata menyiapkan kebijakan untuk menata ulang ekosistem pemasaran digital sektor pariwisata. Fokus utama diarahkan pada penertiban praktik pemasaran akomodasi ilegal yang kini marak dilakukan melalui platform digital atau online travel agent asing, terutama di destinasi populer seperti Bali. Kementerian Pariwisata mengungkapkan, pihaknya menaruh perhatian serius terhadap praktik-praktik usaha yang tidak sesuai ketentuan hukum nasional, terutama dalam hal pemasaran akomodasi tanpa izin resmi. Saat ini, koordinasi telah dilakukan lintas kementerian untuk menangani isu ini secara menyeluruh dan terintegrasi, termasuk melibatkan BKPM, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital. ( ben )