Anggota Komisi tujuh DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menilai kecelakaan akibat truk Over Dimension Over Load atau ODOL terjadi akibat lemahnya pengawasan dari regulator transportasi. Ia menyebut persoalan ODOL masih belum selesai. Menurutnya, semua unsur perlu memahami risiko besar dari truk bermuatan lebih. Ia menjelaskan, praktik ODOL bermula dari keinginan pemilik barang menekan ongkos distribusi. Mereka ingin satu truk memuat lebih banyak barang agar biaya lebih murah ketimbang dua kali angkut. Modifikasi truk bisa dilakukan secara legal atau ilegal. Legal dengan mengajukan izin perpanjangan bak. Ilegal dengan menumpuk muatan melebihi batas aman. Modifikasi ilegal seharusnya bisa terdeteksi petugas kepolisian lalu lintas dan petugas Kementerian Perhubungan di jembatan timbang. ( tbu )