Kementerian Pariwisata menyoroti adanya praktik akomodasi ilegal yang ditawarkan melalui platform digital asing yang menjadi penyebab menurunnya tingkat okupansi hotel disejumlah destinasi unggulan. Terkait hal itu, Kemenpar sedang berkordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyikapi situasi yang dikeluhkan pelaku industri pariwisata. Termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk merevisi perizinan berusaha, khususnya usaha properti yang secara praktik di lapangan difungsikan sebagai akomodasi tanpa izin. Praktik ilegal ini terjadi masif, mulai dari Bali hingga kota-kota besar lainnya. Sejumlah vila dan hunian pribadi disulap menjadi akomodasi wisata tanpa legalitas yang jelas. Namun tetap ditawarkan secara luas melalui platform atau OTA asing. ( tbu )