Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih menyusun kriteria barang dan jasa mewah yang kena PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. Termasuk di dalamnya kriteria barang kebutuhan pokok premium serta jasa kesehatan dan jasa pendidikan premium yang akan dikenakan PPN 12 persen. Untuk diketahui, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan juga ada yang dibebaskan dari pungutan PPN. Dengan demikian, aturan teknis dibutuhkan untuk mengetahui batasan barang dan jasa yang dikenakan atau tidak dikenakan PPN 12 persen. DJP Kemenkeu mengklaim akan menyusun aturan teknis kriteria barang dan jasa kena PPN secara hati-hati agar tidak membebani masyarakat kalangan bawah. DJP juga memastikan, seluruh barang kebutuhan pokok dan jasa kesehatan dan pendidikan pada 1 Januari 2025 akan tetap bebas PPN sampai diterbitkannya peraturan tersebut. ( tbu )