Asosiasi Pengusaha Indonesia berharap pemerintah mengeluarkan panduan pemberian upah minimum sektoral UMS agar pembahasan mengenai batas pemberian upah tersebut di level daerah memiliki acuan yang jelas. Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam mengatakan, tanpa petunjuk teknis dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dalam menetapkan UMS, akan banyak pihak yang akhirnya menyampaikan usulan-usulan yang tidak sesuai ke Dewan Pengupahan Daerah. Ia mencontohkan, salah satu daerah yang para pekerjanya mengajukan 47 sektor yang harus mendapatkan perhitungan UMS ke Dewan Pengupahan Daerah. Selain itu, ada juga pemerintah kota/kabupaten yang menunjuk satu perusahaan untuk menaikkan upah pekerjanya langsung tanpa ada dialog terlebih dulu. ( tbu )