Mahkamah Konstitusi telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi yang didaftarkan per Selasa siang. Dari total itu, 166 permohonan diantaranya merupakan sengketa pemilihan bupati, 39 permohonan sengketa pemilihan wali kota, dan satu permohonan sengketa pemilihan gubernur. Satu permohonan pemilihan gubernur yang didaftarkan adalah terkait hasil Pilkada Provinsi Papua Selatan. Permohonan yang resmi terdaftar pada Senin malam kemarin, sekaligus jadi sengketa pilkada provinsi pertama yang didaftarkan ke MK pada tahun ini. Sementara itu, hasil pilkada tingkat kota yang paling banyak digugat ialah Pilkada Kota Banjarbaru. Hingga Selasa siang, tercatat sebanyak 4 permohonan yang berkaitan dengan sengketa pemilihan wali kota Banjarbaru telah didaftarkan ke MK.