Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkap konflik pertanahan di Indonesia 60 persennya melibatkan oknum internal di dalam kementeriannya. Nusron mengatakan data tersebut berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Untuk itu, pihaknya menggandeng sejumlah pihak terkait upaya pemberantasan mafia tanah. Pihaknya harus memperkuat dan memperbaiki sistem dan peningkatan kapabilitas, hingga integritas sumber daya manusia dari dalam. Di samping itu, faktor pendukung kasus-kasus mafia tanah tak hanya datang dari internal kementeriannya. Menurut Nusron, dari sisi eksternal ada 30 persen kasus mafia tanah yang bersumber dari komponen pemborong tanah. Kemudian 10 persen kasus lainnya disebabkan faktor pendukung seperti oknum kepala desa, notaris, pejabat pembuat akta tanah, bisnis makelar dan perantara hingga persatuan makelar tanah. ( tbu )