Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia MAKI menyatakan Presiden Jokowi dilarang mengirim 10 nama calon pimpinan dan anggota dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029 ke DPR RI. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan larangan tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 112 tahun 2022.
