Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, buka-bukaan soal adanya beberapa oknum kepala daerah mengakali angka inflasi yang rutin dirilis BPS. Salah satu modus yang paling umum mengakali angka inflasi daerah adalah dengan mendatangi langsung kantor BPS di wilayahnya dengan meminta secara langsung agar data inflasi bisa dikondisikan. Modus kedua adalah mengondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas BPS. Di pasar itu, oknum kepala daerah akan mengintruksikan jajarannya membuat gerakan yang mendorong penurunan harga secara masif, misalnya operasi pasar murah. Sehingga ketika sampel diambil BPS inflasinya terlihat rendah. Selama ini angka inflasi yang terkendali menjadi tolak ukur keberhasilan Kepala daerah dalam memimpin wilayahnya. Selain itu, pemerintah pusat juga menggelontor dana insentif jumbo untuk daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi. ( tbu )