Aplikasi perpesanan populer Telegram memperbarui kebijakan di platform tersebut. Kini mereka bersedia membagikan alias menyetor data pengguna ke pemerintah apabila diperlukan untuk proses hukum. Data pengguna yang dimaksud mencakup IP address serta nomor telepon yang terdaftar di Telegram, sementara pemerintah adalah otoritas, penegak hukum, hingga kepolisian di suatu negara. Sebelumnya Telegram hanya akan mengungkap data pengguna apabila pengadilan membuktikan bahwa mereka merupakan terduga atau suspek yang terlibat dalam suatu aksi terorisme. Telegram tak mengumbar secara rinci mengapa mereka memperbarui kebijakan di platformnya. Hal ini mungkin bertujuan untuk membuat Telegram lebih aman dari para kriminal dan aksi-aksi yang mereka lancarkan. Namun yang jelas, perubahan kebijakan ini diterapkan sekitar sebulan setelah CEO Telegram, Pavel Durov ditangkap di bandara Le Bourget, Perancis 24 Agustus lalu. ( tbu )