Freeport Indonesia masih berdiskusi dengan pemerintah soal perpanjangan izin usaha pertambangan khusus. Menurut Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas, termasuk didalamnya pembangunan Smelter Fakfak Papua Barat. Terkait Freeport yang disebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lambat menyiapkan negosiasi itu, Tony menjawab pihaknya terus melakukan diskusi. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport Indonesia sudah hampir rampung. Namun, ia menyebut Freeport masih lambat dalam menyiapkan berbagai syarat terkait negosiasi. Ia juga menyebut negosiasi antara Freeport dan BUMN belum selesai saat ini. Bersamaan dengan proses perpanjangan IUPK, pemerintah akan menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10 persen. Dengan begitu jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61 persen, dari sebelumnya 51 persen.