Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan, anomali pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya membawa kesejahteraan bagi rakyat harus segera dihentikan. Menurut Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, M. Idris Sihite, pengelolaan sumber daya alam sudah seharusnya memberikan kesejahteraan dan memutar ekonomi wilayah sekitar. Justru bukan mendapatkan dampak buruk semata akibat kegiatan pertambangan yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil diskusi Kementerian ESDM dengan Bappenas menyimpulkan, adanya anomali terhadap pengelolaan sumber daya alam di sejumlah wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam justru angka kemiskinannya cukup tinggi, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan. Penghentian anomali pengelolaan SDA itu butuh upaya komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan akademisi. ( tbu )