Para pejabat pemerintah di IKN Nusantara tidak akan mendapat mobil dinas. Menurut Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN. Kebijakan itu dikeluarkan sebagai komitmen dan contoh bahwa IKN Nusantara akan dibangun sebagai kota ramah lingkungan dengan 80 persen transportasi publik dan 100 persen kendaraan listrik. Para pejabat pemerintah harus menggunakan transportasi publik. Namun, memang ada segelintir pihak yang diperbolehkan menggunakan mobil dinas, dua di antaranya menteri dan presiden. Pejabat sisanya harus menggunakan transportasi publik. Namun kebijakan tersebut saat ini masih digodok. Agar hal itu terwujud ketersediaan transportasi publik di IKN harus memadai. IKN dicanangkan sebagai kota 10 menit yang berorientasi pada transit oriented development TOD. TOD adalah konsep pembangunan interkonektivitas antara perumahan, perkantoran, serta pemberhentian transportasi umum untuk memudahkan masyarakat bermobilisasi. (detik-tbu)



