Pengacara Kondang Hotman Paris Hutapea, buka suara terkait rencana kenaikan pajak hiburan yang mencapai 40 hingga 75 persen, seperti tercantum dalam Undang-Undang Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurutnya, Presiden Jokowi bisa menunda pemberlakuan aturan itu, dengan menerbitkan Perppu, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hotman Paris menegaskan, penundaan pemberlakukan pajak hiburan sebasar 40 hingga 75 persen harus dilakukan, lantaran tarif pajak hiburan tersebut merupakan terbesar di dunia dan juga tidak ada alasan pemerintah untuk menaikkan pajak daerah, khususnya ditengah upaya Negara untuk meningkatkan sector pariwisata.  ( ben )