OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Lewat aturan ini, OJK berupaya memperkuat pelindungan masyarakat di sektor jasa keuangan. Penguatan pengaturan pelindungan konsumen dalam POJK ini mempertimbangkan perluasan pelaku usaha jasa keuangan, digitalisasi produk dan atau layanan di sektor jasa keuangan, serta perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis. POJK ini juga mempertegas kewenangan OJK dalam pengawasan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau market conduct dalam mendesain, menyediakan informasi, menyampaikan informasi, memasarkan, membuat perjanjian, dan memberikan layanan atas produk dan/atau layanan serta melakukan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. ( tbu )




